Hastakutha Malang, Delapan Fase Pertumbuhan Perkembangan Lintas Masa Kota Malang, catatan M. Dwi Cahyono
Refleksi kajian Harijadi (Pemerintahan) Kota Malang ke-111.
Hadirnya “Kota Malang” pada tahun 1914 bukan berarti baru kali itulah terdapat “kota (kutha)” di wilayah yang kini bernama “Kota Malang”. Kota sebagai pusat pemerintahan maupun aglomerasi sosial-budaya, yang menjadi (a) pusat Pemerintahan Kerajaan, (b) pusat Pemerintahan Kadipaten, (c) pusat Pemerintahan Katumenggungan, (d) pusat Pemerintahan Kabupaten, hingga (e) hingga pusat Pemerintahan Kota telah ada di Malang jauh sebelum abad XX.
Sejarah kota (urban history) dalam wilayah ini berlangsung amat panjang, atau bisa dibilang sebagai “lintas masa”. Apa yang kini (tahun 2025) diperingati sebagai “Hari Jadi Kota Malang” ke-111 sejatinya merupakan peringatan mengenai hadirnya sistem “Pemerintahan Kota (Gemeente atau Kotapraja)” versi Kolonial (Hindia-Belanda), yang adalah fase terakhir dari 8 (delapan) fase pertumbuhan dan perkembangan “kota (kutha)” dalam sejarah panjang perkotaan di wilayah Kota Malang.
Sejarah perkotaan di wilayah Malang memperlihatkan bahwa sejak.
(1) abad VIII pada era Kerajaan Kanjuruhan kedapatan kota kuno (ancient city) di DAS Metro yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan (kadatwan) sekaligus sebagai aglomerasi sosial-budaya Kanjuruhan. Lantas menyusul hadir kota kuno.
(2) Tamwlang di DAS Brantas pada masa Mataram, tepatnya di era pemerintahan Pu Sindok (Sri Isyana) pada awal abad X. Kemudian hadir kota kuno.
(3) Kuthanagara pada tempuran (pertemuan) tiga sungai (Brantas, Bango, dan Amprong) pada masa Tumapel di era pemerintahan Ken Angrok (Sri Ranggah Rajasa) hingga awal pemerintahan raja Wisnuwardhana pada abad XIII.
Selanjutnya hadir kota kuno.
(4) Kabalan lantas Supit Urang, sebagai pusat nagari bawahan (vasal) Majapahit pada abad XIV-XV Masehi. Tergambarlah bahwa pada Masa Hindu-Buddha, paling tidak terdapat empat ibukota kerajaan yang tersebar di penjuru (sub-area barat, utara dan timur) wilayah Kota Malang. Memasuki masa Perkembangan Islam, tepatnya di era Kasultanan Mataram, menyusul hadir kota lama
(5) Madyopuro sebagai pusat pemerintahan Kadipaten Malang pada abad XVII. Berikutnya hadir.
(6) Malang (Kota Lama) di seberang selatan dan barat DAS Brantas, sebagai pusat Katumenggungan Malang pada abad XVIII. Lanjut pada Masa Kolonial hadir pusat kota.
(7) Malang yang ada di sub-area tengah Kota Malang pada seberang selatan DAS Brantas, sebagai pusat pemerintahan Kabupaten (Regentschap) Malang pada abad XIX hingga awal tahun 2000.
Yang terakhir (8) hadir kota Malang pada seberang Utara DAS Brantas — sebagai pusat pemerintahan Kota (Gemeente) Malang pada awal abad XX – kini.
Paparan sekilas diatas memberi gambaran bahwa dalam kurun waktu 1,3 milenium hadir delapan (hasta) pusat pemerintahan dan titik pemusatan (aglomerasi) sosial budaya yang berwujud “kota” di wilayah yang kini bernama “Kota Malang”. Lokasi delapan kutha tersebut tidak senantiasa tetap di suatu tempat, namun bergeser-geser dari mulanya di sub-area barat ke sub-area utara lalu ke sub-area timur, dan akhirnya di sub-area tengah. Lokasinya cenderung berada di Daerah Aliran Sungai (DAS), utamanya DAS Kali Metro dan Bhangawan Brantas. Dinamika sosial-budaya, termasuk didalamnya perubahan sistem pemerintahan berkaitan dengan dinamika politik dan ekonomi dari masa ke masa maupun topografi khas wilayah ini turut mempengaruhi hadirnya delapan kota (hastakutha) yang menjadi tema sentral saresehan ini.
Untuk lebih jelasnya, sumonggo hadir pada saresehan yang dihelat untuk memperingati “Hari Jadi Pemerintahan Kota (dulu disebut “Gemeente” atau “Kotapraja”) Malang, yang pada tahun ini (2025) jatuh pada “angka cantik’, yaitu ke-111.
Kajian ini menyerupai “telaah paleo-planologi” Malang lintas masa. Semoga bisa memberikan kejelasan bahwa sejarah area yang kini bernama “Kota Malang” tidak sependek 111 tahun saja, namun sejatinya “jauh lebih panjang waktu” daripada itu. Nuwun.
