Metode Penentuan UMR Berbasis Kemampuan Hidup Layak, Catatan Harry Waluyo

Upah minimum regional yang selaras dengan kemampuan masyarakat mencapai kehidupan layak bukan lagi sekadar kebijakan ekonomi. Melainkan kebutuhan mendesak untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan hak asasi manusia terpenuhi. Di banyak negara, upah minimum nasional sering kali gagal merefleksikan disparitas biaya hidup antarwilayah. Sehingga pekerja di daerah dengan indeks harga tinggi tetap hidup dalam kemiskinan meski telah dibayar sesuai standar hukum. Konsep “upah layak” (living wage) yang didefinisikan sebagai pendapatan yang memungkinkan keluarga memenuhi kebutuhan dasar. Seperti makanan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan cadangan darurat—menjadi solusi kritis untuk masalah ini. Namun, penerapannya memerlukan metodologi yang presisi, adaptif terhadap konteks lokal, dan didukung data empiris yang akurat.

Pendekatan berbasis Kemampuan Mencapai Kehidupan Layak (‘Living Achievement Ability_) menempatkan kebutuhan riil masyarakat sebagai fondasi perhitungan upah, bukan sekadar angka ekonomi makro. Metodologi Anker, yang dikembangkan oleh Global Living Wage Coalition (GLWC), menjadi rujukan global. Karena menggabungkan analisis harga lokal, pola konsumsi, dan struktur rumah tangga untuk menghasilkan angka yang relevan. Di Indonesia, misalnya, upah minimum di Jakarta tidak bisa disamakan dengan di Nusa Tenggara Timur karena perbedaan harga sembako dan biaya sewa rumah. Tanpa penyesuaian regional, kebijakan upah justru memperparah ketidakadilan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif.

Komitmen global terhadap upah layak semakin kuat, terlihat dari rekomendasi ILO. Yaitu dalam MEWPLW/2024 yang mendorong integrasi kebijakan upah dengan pelindungan sosial dan stabilitas ekonomi. Namun, tantangan utamanya terletak pada ketersediaan data yang akurat dan kehendak politik untuk menindaklanjuti temuan riset. Artikel ini akan membongkar metodologi penentuan upah minimum regional berbasis Kemampuan Mencapai Kehidupan Layak. Mengurai prinsip teoretis, studi kasus global, hingga strategi implementasi yang realistis untuk memastikan setiap pekerja hidup dengan martabat.

Konsep Upah Layak dan Relevansinya dalam Penentuan Upah Minimum Regional

Upah layak (living wage) sering disalahartikan sebagai upah minimum legal, padahal keduanya memiliki prinsip yang sangat berbeda. Upah minimum adalah batas bawah yang ditetapkan pemerintah berdasarkan pertimbangan ekonomi makro. Sementara upah layak mengacu pada pendapatan yang memungkinkan keluarga memenuhi kebutuhan hidup layak di lokasi spesifik. Menurut BSR (Business for Social Responsibility), upah layak harus mencakup biaya makanan bergizi, perumahan layak, transportasi, pendidikan anak, serta dana darurat untuk kesehatan—sesuatu yang tidak selalu terpenuhi oleh upah minimum nasional. Di AS, misalnya, Fair Labor Standards Act (FLSA) menetapkan upah federal $7,25/jam, tetapi Living Wage Calculator MIT menunjukkan bahwa angka tersebut jauh di bawah kebutuhan riil di 90% wilayah AS.

Perbedaan mendasar ini menjelaskan mengapa banyak pekerja tetap miskin meski upahnya melebihi standar hukum. Data WageIndicator 2024 mengungkap bahwa di 60% negara berkembang, upah minimum nasional hanya mencapai 50-70% dari kebutuhan hidup layak. Di Indonesia, upah minimum provinsi seperti DKI Jakarta (Rp4,9 juta/bulan) belum tentu cukup untuk kebutuhan rumah tangga dengan dua anak di tengah inflasi harga properti dan pendidikan. Sementara itu, di daerah perdesaan, biaya hidup lebih rendah, tetapi akses ke layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas sering kali terbatas, sehingga kebutuhan riil harus dihitung secara holistik. Konsep Kemampuan Mencapai Kehidupan Layak menekankan bahwa upah harus mempertimbangkan kualitas hidup, bukan sekadar kelangsungan hidup.

Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip hak asasi manusia. UN Global Compact menegaskan bahwa upah layak adalah bagian dari hak ekonomi dan sosial yang diakui dalam Deklarasi Universal HAM. Sayangnya, banyak kebijakan upah minimum masih berorientasi pada kepentingan bisnis jangka pendek, seperti menjaga daya saing ekspor, alih-alih kesejahteraan pekerja. Studi Tucson Wage Distribution di Arizona, AS, menunjukkan ketimpangan ekstrem: 25% pekerja berpenghasilan di bawah $15/jam, tidak mampu menyewa rumah layak, sementara 10% tertinggi mengantongi lebih dari $50/jam. Tanpa penyesuaian regional, kebijakan upah justru memperlebar jurang antara kelas pekerja dan pemilik modal.

Kritik terhadap konsep upah layak sering berfokus pada beban biaya bagi perusahaan, khususnya UMKM. Namun, laporan World Economic Forum membuktikan bahwa upah layak justru meningkatkan produktivitas, mengurangi turnover karyawan, dan mendorong permintaan domestik. Di negara dengan sistem upah layak seperti Denmark, tingkat produktivitas 30% lebih tinggi daripada rata-rata Eropa meski biaya tenaga kerja lebih mahal. Ini membuktikan bahwa kebijakan upah harus dilihat sebagai investasi sosial, bukan beban ekonomi. Dengan demikian, penentuan upah minimum regional berbasis Kemampuan Mencapai Kehidupan Layak bukan hanya etis, tetapi juga ekonomis rasional.

Kerangka Metodologi Anker untuk Estimasi Upah Layak

Metodologi Anker, yang dirancang oleh Richard Anker dan dikembangkan oleh Global Living Wage Coalition (GLWC), menjadi standar emas dalam menghitung upah layak secara global. Metode ini berbeda dari pendekatan tradisional karena tidak hanya mengandalkan data makroekonomi, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat lokal untuk mengidentifikasi kebutuhan hidup riil. Langkah pertama adalah menentukan “keranjang kebutuhan” (basket of goods) yang spesifik untuk tiap wilayah. Dimana mencakup makanan, perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran tak terduga. Keranjang ini disesuaikan dengan budaya setempat—misalnya, di daerah tropis, biaya pendingin ruangan tidak dimasukkan, sedangkan di wilayah dingin, biaya pemanas menjadi komponen kritis.

Proses pengumpulan data dalam Metodologi Anker melibatkan survei harga di pasar lokal, wawancara dengan rumah tangga, dan konsultasi dengan pakar ekonomi mikro. Di negara berpendapatan rendah, GLWC bekerja sama dengan LSM untuk mengukur pola konsumsi rumah tangga pedesaan, seperti yang dilakukan dalam studi Food Security tentang benchmarking pendapatan layak di Afrika. Data harga makanan, misalnya, tidak diambil dari statistik pemerintah yang seringkali tidak akurat, tetapi dari observasi langsung di pasar tradisional. Pendekatan bottom-up ini memastikan bahwa perhitungan upah layak mencerminkan realitas sehari-hari pekerja, bukan asumsi birokratis. Hasilnya, upah layak di Kenya dihitung sebesar $1,90/hari, jauh di atas upah minimum nasional $1,10/hari, tetapi realistis untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Keunggulan Metodologi Anker terletak pada fleksibilitasnya mengakomodasi perbedaan regional. WageIndicator menggunakan kerangka ini untuk menghasilkan data upah layak di 168 negara dengan memodifikasi keranjang kebutuhan berdasarkan lokasi. Di Filipina, misalnya, upah layak di Manila (kota metropolitan) 40% lebih tinggi daripada di provinsi Cebu karena perbedaan harga perumahan dan transportasi. Sementara itu, di AS, Living Wage Calculator MIT mengadopsi prinsip serupa dengan memasukkan biaya sekolah swasta di daerah tanpa akses pendidikan publik berkualitas. Ini membuktikan bahwa kebijakan upah harus responsif terhadap konteks geografis, bukan sekadar angka nasional yang kaku.

Kritik terhadap Metodologi Anker umumnya berfokus pada kompleksitas implementasinya di daerah terpencil dengan infrastruktur data lemah. Namun, GLWC telah mengembangkan panduan adaptif untuk situasi ini, seperti menggunakan data dari wilayah tetangga dengan karakteristik serupa atau memanfaatkan teknologi mobile untuk pengumpulan data. Di Bangladesh, LSM lokal menggunakan aplikasi sederhana untuk merekam harga sembako di desa-desa, yang kemudian diintegrasikan ke dalam perhitungan upah layak. Dengan demikian, Metodologi Anker bukan hanya teoretis, tetapi juga praktis ketika didukung inovasi dan kolaborasi multi-pihak.

Integrasi Data Biaya Hidup dan Kebutuhan Dasar dalam Perhitungan Regional

Penentuan upah minimum regional yang akurat tidak mungkin dilakukan tanpa indeks biaya hidup yang terukur dan terkini. Indeks ini menjadi fondasi untuk memetakan disparitas ekonomi antarwilayah, seperti perbedaan harga sewa rumah di Jakarta versus Jayapura. EPI’s Family Budget Calculator, misalnya, memecah biaya hidup menjadi enam kategori utama: perumahan, makanan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran lainnya. Di setiap kategori, angka dihitung berdasarkan data riil pasar—seperti harga sewa apartemen 2 kamar di Jakarta (Rp8-12 juta/bulan) versus di Yogyakarta (Rp3-5 juta/bulan)—sehingga hasilnya relevan dengan kondisi lokal. Tanpa indeks semacam ini, kebijakan upah berisiko terlalu tinggi (memicu PHK) atau terlalu rendah (mempertahankan kemiskinan).

Komponen krusial dalam indeks biaya hidup adalah kebutuhan dasar yang tidak selalu tercakup dalam perhitungan tradisional. WageIndicator menekankan pentingnya memasukkan “biaya martabat”—seperti pakaian layak, akses internet untuk pendidikan anak, atau tabungan pensiun—yang sering diabaikan dalam upah minimum legal. Di negara dengan sistem kesehatan swasta seperti AS, biaya premi asuransi menjadi beban signifikan yang harus dimasukkan. Sementara di Indonesia, biaya les tambahan untuk anak sering kali wajib dipertimbangkan karena kualitas sekolah negeri yang tidak merata. Data dari Tucson Wage Distribution menunjukkan bahwa 40% pekerja di Arizona menghabiskan lebih dari 30% penghasilannya untuk perumahan, melebihi standar kelayakan yang direkomendasikan (25-30%). Hal ini menggarisbawahi perlunya penyesuaian dinamis berdasarkan beban riil yang dihadapi pekerja.

Sumber data yang akurat menjadi tantangan utama, terutama di daerah perdesaan atau wilayah konflik. Living Wage Calculator MIT mengatasi ini dengan menggabungkan data dari Biro Sensus AS, survei konsumen, dan laporan LSM lokal. Di negara berkembang, Food Security merekomendasikan pendekatan partisipatif: melibatkan petani dan nelayan dalam mendefinisikan “makanan bergizi” sesuai ketersediaan lokal. Misalnya, di daerah pesisir Indonesia, ikan segar lebih murah daripada daging sapi, sehingga komposisi nutrisi dalam keranjang kebutuhan disesuaikan. Tanpa keterlibatan komunitas, perhitungan upah layak berisiko tidak relevan dengan realitas budaya dan ekonomi setempat.

Untuk menjaga keberlanjutan, indeks biaya hidup harus diperbarui secara berkala mengikuti laju inflasi dan perubahan pola konsumsi. Laporan Left Middle Right menyarankan koreksi otomatis (indexing) setiap tahun berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan pertumbuhan produktivitas. Di Swiss, upah minimum regional disesuaikan setiap Januari menggunakan formula yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan PDB per kapita. Pendekatan serupa dapat diadopsi di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi big data—seperti pemantauan harga real-time melalui aplikasi e-commerce—to ensure upah minimum selalu selaras dengan kemampuan mencapai kehidupan layak.

Studi Kasus Penerapan Upah Minimum Regional di Berbagai Wilayah

Penerapan upah minimum regional berbasis Kemampuan Mencapai Kehidupan Layak telah menunjukkan hasil signifikan di berbagai negara. Di Australia, sistem “Award Wages” menyesuaikan upah minimum berdasarkan lokasi dan sektor pekerjaan, dengan mengacu pada Living Wage Calculator yang dikembangkan serikat pekerja [29]. Hasilnya, upah minimum di Sydney (AUD 23,23/jam) 20% lebih tinggi daripada di Darwin (AUD 19,50/jam) karena perbedaan biaya perumahan dan transportasi [5]. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi kemiskinan perkotaan, tetapi juga mendorong migrasi balik ke daerah—pekerja lebih tertarik tinggal di kota kecil dengan biaya hidup terjangkau dan upah yang proporsional. Studi WageIndicator membuktikan bahwa ketimpangan upah di Australia turun 15% dalam 5 tahun terakhir berkat kebijakan regional ini.

Di AS, Living Wage Calculator MIT menjadi alat kritis bagi pemerintah kota untuk menetapkan kebijakan upah di atas standar federal [2]. Seattle. Misalnya, menetapkan upah minimum $19,97/jam pada 2024 setelah analisis menunjukkan bahwa angka tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dua orang dewasa dan dua anak. Data Tucson Wage Distribution mengungkap bahwa kota-kota di Arizona yang menerapkan upah regional. Tercermin seperti Tempe dengan $15/jam yang mengalami penurunan 12% dalam jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan [3]. Namun, tantangan muncul di negara bagian dengan dominasi politik konservatif, seperti Texas, yang menolak menaikkan upah minimum karena alasan “kebebasan pasar”. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan upah regional sangat bergantung pada komitmen politik dan kesadaran publik.

Negara berkembang juga mengadopsi model serupa dengan modifikasi lokal. Di Kenya, pemerintah menggunakan Living Income Benchmarking untuk menetapkan upah minimum di sektor pertanian berdasarkan harga komoditas lokal dan pola konsumsi rumah tangga pedesaan. Hasilnya, upah kopi di wilayah Kisii (KSh 450/hari) lebih tinggi 30% daripada di wilayah Nyamira. Hal ini karena perbedaan biaya transportasi dan akses pasar. Pendekatan ini didukung oleh ILO dalam laporan MEWPLW/2024 sebagai contoh baik integrasi kebijakan upah dengan pengentasan kemiskinan pedesaan [15].

Namun, di Bangladesh, upaya serupa terhambat oleh minimnya data dan dominasi industri padat karya seperti garmen yang menekan upah untuk menjaga daya saing ekspor. Studi kasus ini menggarisbawahi perlunya keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan keadilan sosial.

Di Indonesia, UU Cipta Kerja 2020 telah membuka ruang untuk penyesuaian upah minimum regional berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, implementasinya masih lemah karena kurangnya transparansi dalam perhitungan Kemampuan Mencapai Kehidupan Layak. Provinsi Jawa Barat, misalnya, menggunakan formula yang hanya mempertimbangkan inflasi tanpa analisis biaya hidup riil, sehingga upah minimum (Rp2,1 juta/bulan) jauh di bawah kebutuhan riil (Rp3,8 juta/bulan) menurut WageIndicator. Sementara itu, Bali—dengan biaya hidup 40% lebih tinggi—hanya memiliki selisih upah 15% dari Jawa Barat. Tanpa metodologi yang konsisten seperti Metodologi Anker, disparitas ini akan terus melebar, mengancam stabilitas sosial dan produktivitas tenaga kerja.

Tantangan dalam Menyesuaikan Upah Minimum dengan Kemampuan Hidup Layak

Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan upah minimum regional adalah resistensi politik dari kelompok yang mengutamakan keuntungan bisnis jangka pendek. Di AS, administrasi Trump secara diam-diam menghapus pelindungan upah minimum untuk pekerja migran dan disabilitas, dengan alasan “mengurangi beban pengusaha”. Sikap serupa terlihat di Indonesia, asosiasi pengusaha sering menentang kenaikan upah dengan dalih risiko PHK dan penurunan investasi. Padahal, studi World Economic Forum membuktikan bahwa kenaikan upah 10% justru meningkatkan produktivitas 6,5% karena peningkatan moral dan kesehatan pekerja. Namun, narasi anti-upah layak terus dipromosikan oleh kelompok neoliberal yang menganggap pasar bebas sebagai solusi segala masalah.

Keterbatasan data juga menjadi penghambat utama, terutama di negara berpendapatan rendah. Food Security melaporkan bahwa 70% negara Afrika tidak memiliki sistem pemantauan biaya hidup yang andal. Sehingga perhitungan upah layak sering mengandalkan asumsi tidak akurat. Di Indonesia, BPS (Badan Pusat Statistik) hanya mengumpulkan data harga di kota-kota besar, mengabaikan disparitas di daerah perdesaan. Akibatnya, upah minimum di NTT (Nusa Tenggara Timur) ditetapkan berdasarkan data Jakarta, padahal biaya hidup di sana 30% lebih rendah tetapi akses ke layanan kesehatan jauh lebih terbatas. Tanpa investasi dalam infrastruktur data, seperti pelatihan enumerator lokal atau kolaborasi dengan platform digital—kebijakan upah regional akan terus cacat metodologis.

Dalam rantai pasok global, tantangan muncul dari tekanan kompetisi internasional yang memaksa perusahaan menekan biaya tenaga kerja. BSR mencatat bahwa di sektor garmen Bangladesh, upah pekerja hanya 35% dari kebutuhan hidup layak karena permintaan harga murah dari merek Eropa dan AS. Perusahaan sering beralasan bahwa kenaikan upah akan menggeser produksi ke negara dengan biaya lebih rendah, seperti Vietnam atau Kamboja. Namun, laporan UN Global Compact menunjukkan bahwa merek yang membayar upah layak—seperti Patagonia dan The Body Shop. Justru memiliki loyalitas pelanggan 25% lebih tinggi dan turnover karyawan 40% lebih rendah. Ini membuktikan bahwa keadilan upah bisa menjadi keunggulan kompetitif, bukan beban.

Aspek budaya dan sosial juga memengaruhi penerimaan upah layak. Di beberapa wilayah Indonesia, norma patriarki membuat upah perempuan di sektor pertanian 50% lebih rendah daripada laki-laki, meski pekerjaan sama. Sementara itu, di Timur Tengah, diskriminasi terhadap pekerja migran menyebabkan upah mereka sering di bawah standar hidup layak. Untuk mengatasi ini, GLWC menyarankan pendekatan partisipatif yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam perumusan kebijakan [6]. Tanpa mempertimbangkan konteks sosial, upah minimum regional berisiko memperkuat ketimpangan yang sudah ada.

Strategi Kebijakan untuk Mewujudkan Upah Minimum yang Responsif dan Berkelanjutan

Kolaborasi multi-pihak adalah kunci keberhasilan kebijakan upah minimum regional. UN Global Compact merekomendasikan pembentukan tripartit—pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha—untuk merancang formula yang adil dan transparan. Di Jerman, Dewan Upah Nasional (Minimum Wage Commission) terdiri dari perwakilan serikat, asosiasi pengusaha, dan ahli independen yang meninjau upah setiap tahun berdasarkan data inflasi dan produktivitas. Pendekatan serupa dapat diadaptasi di Indonesia dengan melibatkan akademisi, LSM, dan komunitas pekerja dalam Tim Penetapan Upah Daerah (TPKD). Dengan demikian, kebijakan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial.

Pemanfaatan teknologi bisa memperkuat akurasi dan transparansi perhitungan. Living Wage Calculator MIT menggunakan algoritma yang mengintegrasikan data dari 200 sumber, termasuk Google Maps untuk memetakan harga sewa dan aplikasi belanja online untuk memantau harga sembako. Di Filipina, pemerintah kota Cebu mengembangkan platform digital. Dimana yang memungkinkan pekerja melaporkan biaya hidup riil mereka secara real-time, yang kemudian menjadi input untuk penyesuaian upah. Teknologi blockchain juga bisa digunakan untuk memastikan transparansi dalam distribusi upah, seperti yang dilakukan di proyek pilot WageIndicator di Kenya. Dengan infrastruktur digital yang memadai, perhitungan Kemampuan Mencapai Kehidupan Layak bisa dilakukan secara objektif dan terukur.

Penguatan kerangka hukum diperlukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan. FLSA (Fair Labor Standards Act) di AS mengharuskan pengusaha membayar upah minimum federal atau regional, mana yang lebih tinggi, dengan sanksi tegas bagi pelanggar. Di Indonesia, UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan perlu direvisi untuk memasukkan prinsip upah layak dan mekanisme penyesuaian otomatis berbasis indeks biaya hidup.

ILO menyarankan klausul “living wage” dimasukkan dalam perjanjian perdagangan bebas, seperti yang dilakukan Uni Eropa dalam pacta dengan negara Afrika, sehingga produk impor harus memenuhi standar upah layak. Langkah ini tidak hanya melindungi pekerja domestik, tetapi juga mencegah “race to the bottom” dalam kompetisi global.

Pendidikan publik dan kampanye kesadaran penting untuk membangun dukungan politik. Just Economics di AS menggunakan media sosial dan workshop komunitas untuk menjelaskan perbedaan antara upah minimum dan upah layak, sehingga masyarakat lebih mendesak kebijakan pro-pekerja. Di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan bisa bermitra dengan influencer untuk menyebarkan infografis tentang komponen biaya hidup layak di tiap provinsi. Selain itu, pelaporan berkala tentang dampak positif upah layak—seperti penurunan kemiskinan dan peningkatan konsumsi domestik—akan meyakinkan pengusaha bahwa kebijakan ini bermanfaat jangka panjang. Dengan kombinasi strategi ini, upah minimum regional berbasis Kemampuan Mencapai Kehidupan Layak bukan lagi impian, tetapi kenyataan yang terukur.

Kesimpulan

Metode penentuan upah minimum regional berbasis Kemampuan Mencapai Kehidupan Layak adalah solusi kritis untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang semakin menganga di era pasca-pandemi. Seperti ditunjukkan oleh Metodologi Anker, pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan angka statistik. Tetapi juga realitas hidup pekerja sehari-hari melalui pengumpulan data partisipatif dan analisis kontekstual. Di negara maju maupun berkembang, bukti empiris membuktikan bahwa upah yang sesuai dengan kebutuhan riil meningkatkan produktivitas, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat permintaan domestik. Sebuah win-win solution yang sering diabaikan dalam debat kebijakan konvensional. Tanpa penyesuaian regional, upah minimum nasional justru memperdalam ketidakadilan, seperti terlihat di Tucson, Arizona, di mana 30% pekerja tetap miskin meski upahnya melebihi standar federal [3].

Implementasi metode ini memerlukan komitmen politik yang kuat, infrastruktur data yang andal, dan kolaborasi aktif antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. WageIndicator telah membuktikan bahwa dengan teknologi modern, perhitungan upah layak bisa dilakukan secara transparan dan terukur di 168 negara. Di Indonesia, langkah konkret seperti merevisi formula penetapan upah untuk memasukkan indeks biaya hidup riil. Dan melibatkan suara pekerja dalam proses pengambilan keputusan akan menjadi terobosan penting. Selain itu, penguatan hukum melalui klausul upah layak dalam perjanjian perdagangan internasional bisa mencegah eksploitasi di rantai pasok global. Sekaligus mendorong standar hidup yang lebih baik bagi jutaan pekerja migran.

Masa depan kebijakan upah tidak lagi bisa berpangku pada asumsi kaku atau kepentingan kelompok tertentu. Sebagaimana diproyeksikan dalam laporan Media Terkini 2025, negara yang mengadopsi pendekatan berbasis Kemampuan Mencapai Kehidupan Layak akan menjadi pemimpin dalam pertumbuhan ekonomi inklusif. Upah minimum regional bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi cerminan nilai kemanusiaan suatu bangsa. Dengan metodologi yang tepat dan keberanian politik untuk berubah. Setiap pekerja, dari buruh tani di NTT hingga karyawan pabrik di Bekasi berhak hidup dengan martabat, tidak hanya bertahan hidup. Inilah saatnya kebijakan upah bertransformasi dari alat ekonomi menjadi instrumen keadilan sosial yang nyata.

Referensi

1. Living income benchmarking of rural households in low-income countries | Food Security: https://link.springer.com/article/10.1007/s12571-020-01099-8
2. Living Wage Calculator | DUSP: https://dusp.mit.edu/projects/living-wage-calculator
3. Tucson Wage Distribution | Pay Inequality & Wage Disparity Data: https://mapazdashboard.arizona.edu/workforce-demographics/wage-distribution
4. Fair Labor Standards Act (FLSA) Minimum Wage Poster: https://www.dol.gov/agencies/whd/posters/flsa
5. Living Wages for 2024 for 168 countries for National and Regional – WageIndicator.org: https://wageindicator.org/salary/living-wage
6. Frequently Asked Questions – Global Living Wage Coalition: https://www.globallivingwage.org/faq/
7. Adequate Wages vs. Living Wages: Implementation Guidance for Companies | Blog | Sustainable Business Network and Advisory Services | BSR: https://www.bsr.org/en/blog/adequate-wages-vs-living-wages-implementation-guidance-for-companies
8. Anker Living Wage and Living Income Reference Values – Global Living Wage Coalition: https://www.globallivingwage.org/anker-living-wage-and-living-income-reference-values/
9. What constitutes a living wage?: A guide to using EPI’s Family Budget Calculator: https://www.epi.org/publication/epis-family-budget-calculator/
10. The Anker Methodology for Estimating a Living Wage – Global Living Wage Coalition: https://www.globallivingwage.org/about/anker-methodology/
11. A Regional Minimum Wage: https://www.thirdway.org/memo/a-regional-minimum-wage
12. Living Wage in Business & Supply Chains | BHR Navigator: https://bhr-navigator.unglobalcompact.org/issues/living-wage/
13. County Health Rankings & Roadmaps: https://www.countyhealthrankings.org/health-data/community-conditions/social-and-economic-factors/income-employment-and-wealth/living-wage
14. Frequently Asked Questions FAQ Living Wage – WageIndicator.org: https://wageindicator.org/salary/living-wage/faq-living-wage15. MEWPLW/2024 Wage policies, including living wages: https://www.ilo.org/media/478696/download
15. 7 experts explain why it’s important to pay fairer wages and how to do it | World Economic Forum: https://www.weforum.org/stories/2022/06/seven-experts-explain-how-to-create-fairer-wages/
16. About Living Wage – Just Economics: https://www.justeconomicswnc.org/issues/living-wage/about-living-wage/
17. Regionalization of Minimum Wages: https://ideas.repec.org/a/nos/vgmu00/2016i4p27-44.html
18. How to Ensure a Living Wage for All Employees, Globally and Regionally | UN Global Compact: https://unglobalcompact.org/academy/how-to-ensure-a-living-wage-for-all-employees
19. Living wage – Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Living_wage
20. Minimum wage – Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_wage
21. Minimum Wage Should Increase With Index to Inflation and Cost of Living – Left Middle Right: https://leftmiddleright.org/2021/06/25/minimum-wage-should-increase-with-index-to-inflation-and-cost-of-living/
22. Of people of equality: http://aadi-india.org/of-people-of-equality/
23. Should the Minimum Wage Be Abolished (i.e. Reduced to $0.00)?: https://balancedpolitics.org/minimum_wage.htm
24. The Trump Administration Is Quietly Gutting Minimum Wage Protections for Millions of Workers: https://www.americanprogress.org/article/the-trump-administration-is-quietly-gutting-minimum-wage-protections-for-millions-of-workers/
25. “We need to take action against the causes and not only the effects….”. That was your final recommendation on the subject of slavery and the mortal dangers of illegal immigration when you addressed the European Parliament last November. The creation of a global minimum wage linked to exported consumer goods and services would curb slavery and could offer new economic perspectives to people who often risk their lives to migrate: http://international-convention-for-minimum-wage.org
26. Minimum Wage by Country: What it Means and How it Works | Knit People Small Business Blog: https://www.knitpeople.com/blog/minimum-wage-by-country