Korelasi Badan Promosi Pariwisata dan Non Badan Promosi Pariwisata terhadap Kunjungan Wisatawan Internasional, Catatan Harry Waluyo

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor pendorong utama pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah kunjungan wisatawan internasional ke kawasan ini terus meningkat, meskipun mengalami fluktuasi akibat krisis global seperti pandemi. Peningkatan ini tidak terjadi secara alami, melainkan hasil dari kerja keras berbagai lembaga, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam promosi pariwisata. Lembaga promosi pariwisata (TPAs) seperti badan pariwisata nasional memainkan peran kunci dalam menarik wisatawan melalui kampanye global, branding destinasi, dan kerja sama internasional. Namun, tidak kalah penting adalah peran lembaga non-promosi pariwisata (non-TPAs), seperti kementerian luar negeri, lembaga budaya, otoritas lingkungan, dan bahkan lembaga keuangan, yang secara tidak langsung mendukung pertumbuhan kunjungan wisatawan.

Kolaborasi antara TPAs dan non-TPAs menjadi semakin penting dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan. Misalnya, kebijakan visa yang lebih longgar, didorong oleh kementerian luar negeri, dapat meningkatkan aksesibilitas destinasi. Sementara itu, pelestarian warisan budaya oleh lembaga budaya lokal meningkatkan daya tarik destinasi secara jangka panjang. Studi menunjukkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki koordinasi kuat antara lembaga pariwisata dan non-pariwisata cenderung mengalami pertumbuhan kunjungan wisatawan yang lebih stabil dan berkualitas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa promosi pariwisata tidak bisa lagi dilihat sebagai tanggung jawab tunggal dari badan pariwisata, tetapi memerlukan pendekatan lintas sektor.

Dalam konteks Asia Tenggara, keberagaman budaya, alam, dan kebijakan pemerintah membuat dinamika kolaborasi ini sangat kompleks. Negara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia telah mengembangkan model integrasi kebijakan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Sementara itu, negara-negara seperti Laos dan Kamboja masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kebijakan lintas institusi. Artikel ini akan menganalisis hubungan antara TPAs dan non-TPAs dengan kunjungan wisatawan, dengan fokus pada efektivitas koordinasi, dampak kebijakan lintas sektor, dan implikasi terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan di Asia Tenggara.

Peran Lembaga Promosi Pariwisata (TPAs) dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan

Lembaga promosi pariwisata (TPAs) di Asia Tenggara berperan sebagai ujung tombak strategi pemasaran destinasi secara global. Mereka bertanggung jawab atas branding nasional, kampanye promosi, serta partisipasi dalam pameran pariwisata internasional. Di Malaysia, Tourism Malaysia telah sukses meningkatkan jumlah kunjungan melalui kampanye seperti “Malaysia, Truly Asia” yang menonjolkan keberagaman budaya dan alam. Kampanye semacam ini tidak hanya meningkatkan kesadaran global, tetapi juga membentuk persepsi positif terhadap destinasi, yang berdampak langsung pada keputusan perjalanan wisatawan.

TPAs juga berperan dalam mengembangkan infrastruktur informasi pariwisata, seperti situs web resmi, aplikasi mobile, dan pusat informasi wisatawan. Mereka bekerja sama dengan maskapai penerbangan dan agen perjalanan untuk menciptakan paket wisata yang menarik. Di Thailand, Tourism Authority of Thailand (TAT) secara aktif menjalin kemitraan dengan platform digital seperti Booking.com dan Agoda untuk meningkatkan visibilitas destinasi. Strategi ini terbukti efektif, mengingat sebagian besar wisatawan Asia Tenggara saat ini merencanakan perjalanan mereka secara online.

Namun, efektivitas TPAs sangat bergantung pada dukungan kebijakan dari lembaga lain. Tanpa dukungan dari kementerian transportasi, misalnya, promosi destinasi baru akan sulit direalisasikan jika aksesibilitas terbatas. Selain itu, TPAs sering kali memiliki anggaran terbatas dan harus bersaing dengan prioritas nasional lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan TPAs tidak hanya ditentukan oleh strategi pemasaran, tetapi juga oleh sejauh mana mereka dapat mengintegrasikan kebijakan dengan lembaga non-pariwisata.

Kolaborasi dengan Lembaga Non-Promosi Pariwisata (Non-TPAs)

Lembaga non-promosi pariwisata (non-TPAs), meskipun tidak memiliki mandat langsung untuk menarik wisatawan, memiliki pengaruh besar terhadap daya tarik dan aksesibilitas destinasi. Kementerian luar negeri, misalnya, memainkan peran penting dalam menetapkan kebijakan visa yang ramah wisatawan. Di Kamboja, kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Luar Negeri menghasilkan kebijakan visa on arrival dan bebas visa bagi wisatawan China, yang berkontribusi terhadap lonjakan kunjungan wisatawan dari Tiongkok. Kebijakan ini menunjukkan bahwa keputusan di luar bidang pariwisata dapat secara langsung memengaruhi arus wisatawan.

Kementerian budaya dan warisan budaya juga merupakan non-TPA kunci. Mereka bertanggung jawab atas pelestarian situs warisan budaya seperti Angkor Wat di Kamboja dan Borobudur di Indonesia. Destinasi warisan budaya ini menjadi magnet utama bagi wisatawan internasional. Tanpa upaya konservasi yang didukung oleh lembaga budaya, daya tarik destinasi akan menurun seiring waktu. Studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem tata kelola warisan budaya yang kuat cenderung memiliki tingkat kunjungan yang lebih tinggi dan lebih berkelanjutan.

Lembaga keuangan dan investasi juga berperan penting. Mereka menyediakan pendanaan untuk proyek infrastruktur pariwisata, seperti jalan, bandara, dan fasilitas akomodasi. Di Vietnam, keterlibatan Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam pengembangan kawasan pariwisata Mekong telah meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, yang pada gilirannya mendorong kunjungan wisatawan. Dukungan keuangan ini sering kali lebih menentukan daripada kampanye promosi semata, karena infrastruktur yang memadai adalah prasyarat bagi pariwisata berkualitas tinggi.

Integrasi Kebijakan dan Dampaknya terhadap Kunjungan Wisatawan

Integrasi kebijakan antara TPAs dan non-TPAs merupakan faktor kunci dalam menciptakan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Model kebijakan terpadu, seperti yang diterapkan di Singapura dan Malaysia, menunjukkan bahwa kolaborasi antar-kementerian dapat menghasilkan pertumbuhan kunjungan yang stabil dan berkualitas. Di Singapura, misalnya, Kementerian Pariwisata bekerja erat dengan Kementerian Transportasi dan Lingkungan untuk memastikan bahwa destinasi pariwisata tetap menarik, mudah diakses, dan ramah lingkungan.

Kebijakan terpadu juga mencakup aspek keberlanjutan. Lembaga lingkungan hidup berperan penting dalam memastikan bahwa pariwisata tidak merusak ekosistem alami. Di Indonesia, kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo telah membantu mengurangi dampak negatif dari over-tourism. Pendekatan ini tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga meningkatkan citra destinasi warisan alam di mata wisatawan internasional yang semakin peduli terhadap keberlanjutan.

Analisis kualitatif komparatif (fsQCA) menunjukkan bahwa kombinasi instrumen kebijakan dari berbagai lembaga—seperti insentif fiskal, regulasi lingkungan, dan promosi budaya—lebih efektif dalam meningkatkan kunjungan daripada kebijakan sektoral. Negara-negara yang mengadopsi pendekatan ini, seperti Thailand dan Filipina, mengalami peningkatan kunjungan yang lebih merata dan berkelanjutan dibandingkan negara yang hanya mengandalkan promosi pariwisata semata.

Namun, tantangan utama tetap ada. Birokrasi yang tumpang tindih, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan perbedaan prioritas kebijakan sering menghambat integrasi. Di beberapa negara Asia Tenggara, TPAs memiliki otoritas terbatas dan harus bergantung pada persetujuan dari lembaga lain, yang memperlambat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme koordinasi yang formal dan berkelanjutan, seperti komite nasional pariwisata yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Dampak Regional dan Integrasi ASEAN dalam Pariwisata

Integrasi regional melalui ASEAN juga memperkuat korelasi antara TPAs, non-TPAs, dan kunjungan wisatawan. Inisiatif seperti ASEAN Tourism Forum (ATF) dan paket wisata ASEAN telah mendorong kerja sama lintas negara dalam promosi kawasan. Melalui ATF, negara-negara anggota dapat memasarkan Asia Tenggara sebagai satu destinasi utuh, yang menarik bagi wisatawan yang ingin menjelajahi lebih dari satu negara dalam satu perjalanan.

Kerja sama regional ini juga memungkinkan harmonisasi kebijakan non-pariwisata, seperti kebijakan visa dan konektivitas transportasi. Program Visa-Free Travel bagi warga ASEAN dan negara mitra seperti China dan Jepang telah meningkatkan mobilitas wisatawan intra-regional. Selain itu, pengembangan jalur penerbangan langsung antar-ibu kota ASEAN oleh maskapai seperti AirAsia dan Singapore Airlines didukung oleh kerja sama antarkementerian transportasi.

Namun, ketimpangan dalam kapasitas kelembagaan antarnegara ASEAN menyebabkan ketidakmerataan dalam pemulihan pariwisata pasca-pandemi. Negara-negara seperti Thailand dan Indonesia pulih lebih cepat karena memiliki TPAs yang kuat dan dukungan non-TPA yang solid. Sementara itu, negara-negara seperti Myanmar dan Laos mengalami keterlambatan akibat keterbatasan infrastruktur dan koordinasi kebijakan.

Kemitraan regional juga menciptakan peluang baru. Misalnya, delegasi Taoyuan dari Taiwan bekerja sama dengan otoritas pariwisata di Kansai, Jepang, untuk mempromosikan rute wisata lintas kawasan. Meskipun bukan bagian dari ASEAN, kerja sama semacam ini menunjukkan bahwa pariwisata modern memerlukan pendekatan transnasional yang melibatkan berbagai lembaga, baik pariwisata maupun non-pariwisata.

Tantangan dan Hambatan dalam Kolaborasi Lintas Lembaga

Meskipun potensi kolaborasi antara TPAs dan non-TPAs sangat besar, sejumlah tantangan struktural dan kelembagaan menghambat efektivitasnya. Salah satu hambatan utama adalah fragmentasi kewenangan. Di banyak negara Asia Tenggara, kebijakan pariwisata tersebar di berbagai kementerian, seperti pariwisata, budaya, transportasi, dan lingkungan, tanpa adanya koordinasi pusat yang kuat. Hal ini menyebabkan tumpang tindih kebijakan, pemborosan anggaran, dan ketidakkonsistenan dalam pesan promosi.

Sumber daya manusia juga menjadi isu penting. Banyak non-TPAs tidak memiliki kapasitas atau pelatihan untuk memahami dampak kebijakan mereka terhadap pariwisata. Misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur oleh kementerian pekerjaan umum sering kali tidak mempertimbangkan aspek estetika atau aksesibilitas bagi wisatawan. Akibatnya, proyek-proyek besar justru merusak daya tarik destinasi wisata.

Selain itu, kepentingan politik dan ekonomi lokal sering kali mengalahkan kepentingan pariwisata nasional. Di beberapa daerah, pemerintah daerah lebih fokus pada proyek pembangunan yang menguntungkan sektor lain, seperti pertambangan atau perkebunan, meskipun hal itu merusak lingkungan alam yang menjadi daya tarik utama pariwisata. Fenomena ini terlihat jelas di kawasan pesisir yang mengalami overdevelopment, yang mengurangi daya tarik wisatawan jangka panjang.

Terakhir, kurangnya data dan indikator kinerja yang terintegrasi membuat sulit untuk mengevaluasi efektivitas kolaborasi. TPAs sering kali tidak memiliki akses ke data dari lembaga non-pariwisata, seperti data kunjungan diplomatik atau laporan lingkungan. Tanpa data yang komprehensif, sulit untuk mengukur sejauh mana kontribusi masing-masing lembaga terhadap pertumbuhan pariwisata.

Strategi Masa Depan untuk Meningkatkan Sinergi

Untuk meningkatkan korelasi positif antara TPAs, non-TPAs, dan kunjungan wisatawan, diperlukan strategi kelembagaan yang lebih holistik. Salah satu langkah penting adalah pembentukan badan koordinasi nasional pariwisata yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Termasuk kementerian luar negeri, budaya, transportasi, dan lingkungan. Badan ini harus memiliki wewenang untuk menyinkronkan kebijakan dan mengalokasikan anggaran lintas sektor.

Penguatan kapasitas kelembagaan juga penting. Pelatihan bersama antara TPAs dan non-TPAs dapat meningkatkan pemahaman tentang dampak kebijakan terhadap pariwisata. Misalnya, kementerian luar negeri dapat dilibatkan dalam pelatihan diplomasi pariwisata, sementara lembaga lingkungan dapat belajar tentang ekowisata dan sertifikasi keberlanjutan. Pendekatan ini telah berhasil diterapkan di negara-negara seperti Selandia Baru dan Yunani, yang memiliki model koordinasi pariwisata yang terintegrasi.

Digitalisasi juga menjadi kunci. Platform data terpadu yang mengintegrasikan informasi dari berbagai lembaga dapat membantu dalam perencanaan strategis dan evaluasi kebijakan. Dengan data real-time, pemerintah dapat merespons cepat terhadap perubahan perilaku wisatawan, seperti tren perjalanan ramah lingkungan atau preferensi destinasi budaya.

Terakhir, pendekatan berbasis komunitas perlu diperkuat. Masyarakat lokal sering kali menjadi aktor utama dalam pengalaman wisatawan, terutama dalam pariwisata budaya dan ekowisata. Melibatkan lembaga sosial dan komunitas adat dalam perencanaan pariwisata dapat meningkatkan keberlanjutan dan keaslian destinasi, yang pada akhirnya menarik lebih banyak wisatawan berkualitas.

Kesimpulan

Korelasi antara lembaga promosi pariwisata (TPAs) dan lembaga non-promosi pariwisata (non-TPAs) dengan kunjungan wisatawan di Asia Tenggara bersifat kompleks dan saling terkait. TPAs memang menjadi ujung tombak promosi, tetapi keberhasilan mereka sangat bergantung pada dukungan dari lembaga lain, seperti kementerian luar negeri, budaya, dan lingkungan. Tanpa kolaborasi yang efektif, promosi destinasi akan sia-sia jika aksesibilitas terbatas, warisan budaya rusak, atau kebijakan lingkungan tidak mendukung.

Studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem koordinasi kebijakan yang terintegrasi, seperti Malaysia dan Thailand. Dimana mengalami pertumbuhan kunjungan wisatawan yang lebih stabil dan berkualitas. Sebaliknya, negara-negara dengan fragmentasi kelembagaan cenderung mengalami ketidakstabilan dalam pemulihan pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan pariwisata di Asia Tenggara tidak hanya ditentukan oleh kampanye pemasaran. Tetapi oleh sejauh mana pemerintah dapat menyatukan berbagai sektor untuk mendukung pariwisata sebagai kekuatan pembangunan.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kelembagaan yang lebih holistik, dengan badan koordinasi nasional, pelatihan lintas sektor, dan platform data terpadu. Dengan demikian, Asia Tenggara dapat tidak hanya menarik lebih banyak wisatawan, tetapi juga menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan memberi manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat lokal.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1: Apa yang dimaksud dengan Tourism Promotion Agencies (TPAs)?

A: TPAs adalah lembaga pemerintah atau swasta yang bertugas mempromosikan destinasi pariwisata secara aktif, seperti badan pariwisata nasional yang mengelola kampanye global, branding, dan partisipasi dalam pameran internasional.

Q2: Mengapa lembaga non-pariwisata penting bagi kunjungan wisatawan?

A: Lembaga non-pariwisata seperti kementerian luar negeri, budaya, dan lingkungan memengaruhi aksesibilitas, pelestarian destinasi, dan keberlanjutan, yang secara langsung memengaruhi daya tarik dan jumlah kunjungan wisatawan internasional.

Q3: Bagaimana ASEAN mendukung kolaborasi pariwisata antarnegara?

A: ASEAN mendorong integrasi melalui forum seperti ASEAN Tourism Forum (ATF), harmonisasi kebijakan visa, dan pengembangan paket wisata regional yang memudahkan wisatawan menjelajahi lebih dari satu negara.

Q4: Apa strategi terbaik untuk meningkatkan sinergi antar lembaga pariwisata?

A: Strategi terbaik meliputi pembentukan badan koordinasi nasional, pelatihan lintas sektor, digitalisasi data pariwisata, dan keterlibatan komunitas lokal dalam perencanaan destinasi.

Poin-Poin Penting

Peran TPAs: Lembaga promosi pariwisata seperti Tourism Malaysia dan TAT bertanggung jawab atas branding. Dan kampanye global yang langsung memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan internasional.

Dukungan Non-TPAs: Kementerian luar negeri, budaya, dan lingkungan berkontribusi signifikan terhadap aksesibilitas, pelestarian, dan keberlanjutan destinasi pariwisata.

Integrasi Kebijakan: Negara dengan koordinasi kebijakan terpadu antarlembaga cenderung mengalami pertumbuhan kunjungan yang lebih stabil dan berkualitas.

Tantangan Kelembagaan: Fragmentasi kewenangan, kurangnya data terintegrasi, dan ketimpangan kapasitas menjadi hambatan utama dalam kolaborasi lintas sektor.

Referensi

1. Regional Tourism Development in Southeast Asia – ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1925209924004418
2. Cultural Heritage & Tourism Development in Southeast Asia | GJIA: https://gjia.georgetown.edu/2025/03/06/governance-of-cultural-heritage-and-tourism-development-in-southeast-asia/
3. Full article: Exploring tourism attractiveness factors and consumption patterns of Southeast Asian tourists to Taiwan: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2024.2401147
4. Tourism-led growth or economy-driven tourism growth in Southeast Asian countries | Humanities and Social Sciences Communications: https://www.nature.com/articles/s41599-025-05594-1
5. International Tourism and Cultural Change in Southeast Asia | Economic Development and Cultural Change: Vol 28, No 3: https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/451197?journalCode=edcc
6. (PDF) Tourism and Development in Southeast Asia: https://www.researchgate.net/publication/289211324_Tourism_and_Development_in_Southeast_Asia
7. Sustainable development in Southeast Asia: The nexus of tourism, finance, and environment – PMC: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11667621/
8. (PDF) INTERNATIONAL AND SOUTHEAST ASIA TOURISM DEVELOPMENT: https://www.researchgate.net/publication/272157110_INTERNATIONAL_AND_SOUTHEAST_ASIA_TOURISM_DEVELOPMENT
9. Promoting Tourism in South Asia: https://www.researchgate.net/publication/237832351_Promoting_Tourism_in_South_Asia
10. How policy promotes the integration of culture and tourism? A fuzzy-set qualitative comparative analysis based on the Policy Instrument Theory – PMC: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11057750/
11. Taking the bad with the good: The nexus between tourism and environmental degradation in the lower middle-income Southeast Asian economies – ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095965261932092X
12. (PDF) The Dynamics of Sex Tourism: The Case of Southeast Asia: https://www.researchgate.net/publication/229628454_The_Dynamics_of_Sex_Tourism_The_Case_of_Southeast_Asia
13. Understanding the impact of tourist behavior change on travel agencies in developing countries: Strategies for enhancing the tourist experience – ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001691824003408
14. Cultural Heritage & Tourism Development in Southeast Asia | GJIA: https://gjia.georgetown.edu/2025/03/06/governance-of-cultural-heritage-and-tourism-development-in-southeast-asia/
15. International tourism, number of arrivals – East Asia & Pacific | Data: https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?locations=Z4
16. OECD Tourism Trends andPolicies 2024: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/07/oecd-tourism-trends-and-policies-2024_17ff33a3/80885d8b-en.pdf
17. Greek Tourism Confederation: https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Tourism_Confederation
18. Tourism in Senegal: https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Senegal
19. Lao – Lao PDR – Laos – Lan Xang – Southeast Asia: Laos: https://www.nationsonline.org/oneworld/laos.htm
20. Inbound tourism to Japan: https://en.wikipedia.org/wiki/Inbound_tourism_to_Japan
21. Tourism in Malaysia: https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Malaysia
22. The study of tourism in Southeast Asia: ongoing trends and …: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/seamj-08-2024-088/full/html
23. Tourism and Regional Integration in Southeast Asia: https://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Reports/Vrf/pdf/481.pdf
24. Capturing High Quality Tourism for Southeast Asia | Oxford Economics: https://www.oxfordeconomics.com/resource/capturing-high-quality-tourism-for-southeast-asia/
25. Tourism and Development in Southeast Asia: https://aseas.univie.ac.at/index.php/aseas/article/download/2623/2232/2621
26. Southeast Asia’s Uneven Tourism Recovery, Explained: https://thediplomat.com/2025/08/southeast-asias-uneven-tourism-recovery-explained/
27. Taoyuan delegation visits Japan’s Kansai region to boost tourism links | TTG Asia: https://www.ttgasia.com/2025/09/19/taoyuan-delegation-visits-japans-kansai-region-to-boost-tourism-links/
28. Southeast Asia travel 2025: Explore natural wonders and cultural delights: https://vinwonders.com/en/wonderpedia/news/southeast-asia-travel-explore-natural-wonders-and-cultural-delights/
29. Cambodia-China Tourism Year 2025 expected to drive growth of Chinese tourists to Cambodia’s famed Angkor: https://www.southeastasianews.net/news/278544860/cambodia-china-tourism-year-2025-expected-to-drive-growth-of-chinese-tourists-to-cambodia-famed-angkor